FH Unitomo Berpartisipasi dalam Konferensi Nasional APHTN-HAN IV di Labuan Bajo
Labuan Bajo, (08/12) — Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) IV kembali menjadi panggung bergengsi bagi kolaborasi akademik nasional, yang tahun ini diselenggarakan pada 5–8 Desember 2025 di Hotel Meruorah Komodo Suite Labuan Bajo. Konferensi bertema “Tata Kelola Penyelenggaraan Negara: Konstitusionalisme Digital, Penataan Pemilu, hingga Pengelolaan Investasi Negara (Sovereign Wealth Fund)” dihadiri langsung para pemangku otoritas tertinggi bidang hukum ketatanegaraan Indonesia, antara lain Ketua Mahkamah Agung RI (Prof. Dr. H. Sunarto, SH., MH), Ketua Mahkamah Konstitusi RI (Dr. Suhartoyo, SH., MH), Hakim Mahkamah Konstitusi (Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, SH., MH), Ketua Komisi II DPR RI, (Dr M. Rifkqinizamy Karsayudha SH, MH) dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.,M.SC.) serta Wakil Gubernur NTT (Johni Asadoma). Kehadiran para pejabat negara tersebut menegaskan bahwa perkembangan KetataNegaraan dalam penyelenggaraan negara dan tata kelola pemerintahan serta konstitusionalisme digital kini menjadi isu strategis nasional yang menuntut rumusan para akademisi yang komprehensif oleh pakar pakar HTN Dan HAN ,Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) turut menjadi bagian penting dalam agenda nasional ini melalui kehadiran 5 delegasi Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo (FH Unitomo), yakni Rektor Unitomo Prof. Dr. Siti Marwiyah, SH., MH., dosen senior FH Unitomo Dr. Vieta Imelda Cornelis, SH., MHum , Ernu Widodo , SH MH , serta para dosen muda Dr Valencia SH . MH , Fathul Hamdani SH. MH
Foto Bersama Seluruh Peserta Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) IV di Labuan Bajo
Rektor Unitomo berkesempatan Berbincang bersama Wagub NTT Johni Asadoma
Dr. Vieta Cornelis menyematkan selendang selamat datang kepada Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.,M.SC.
Dalam kesempatan wawancara, Prof. Dr. Siti Marwiyah menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki mandat moral untuk turut mewarnai arah pembaruan sistem ketatanegaraan. “Kami hadir bukan sekadar memenuhi undangan, tetapi membawa misi akademik untuk memperkaya diskursus ilmiah dan ikut merumuskan solusi atas tantangan penyelenggaraan negara ke depan,” tegasnya. Ia menambahkan, “Transformasi konstitusionalisme digital dalam tata kelola pemerintahan harus disertai penguatan regulasi, penghormatan terhadap konstitusi, serta keberpihakan pada kepentingan publik agar demokrasi tetap terjaga”, tutur rektor wanita pertama Unitomo ini.
Konferensi Nasional APHTN-HAN IV ini tidak hanya menjadi ajang pembahasan keilmuan, tetapi juga forum penyusunan rekomendasi untuk mendukung pembaruan sistem ketatanegaraan Indonesia. Para delegasi menekankan pentingnya memperkuat tata negara berbasis teknologi, mendukung digitalisasi administrasi pemerintahan, serta mendorong kolaborasi riset antarperguruan tinggi hukum di Indonesia. Forum ini juga memperluas jejaring akademik nasional yang akan mendorong terbentuknya kerja sama riset dan pengembangan keilmuan lintas kampus.
Rektor Unitomo Prof. Dr. Siti Marwiyah foto bersama Dr. Vieta Imelda para delegasi lainya dalam Konferensi Nasional APHTN-HAN IV di Labuan Bajo.
Rektor Unitomo dan Dr. Vieta Cornelis foto bersama Wagub NTT Johni Asadoma
Dikesempatan lain, Dr. Vieta Cornelis menyampaikan bahwa kehadiran Fakultas Hukum Unitomo di forum strategis ini memiliki nilai penting untuk keberlanjutan kontribusi akademik di level nasional. “Konferensi ini menjadi momentum penting untuk memperluas jejaring riset dan memperkuat kolaborasi antar Dosen HTN dan HAN pada perguruan tinggi di seluruh Indonesia. karena pada kesempatan ini juga di launching Buku ke 3 hasil karya dari para dosen dosen di perguru tinggi yg tergabung di APHTN HAN ,Rekomendasi yang lahir bukan hanya hasil diskusi akademik, tetapi kontribusi nyata komunitas ilmiah bagi pembaruan sistem ketatanegaraan”, papar Vieta. Ia juga menegaskan komitmen FH Unitomo untuk terus terlibat dalam transformasi pendidikan hukum tata negara & administrasi negara nasional serta menjaga nilai-nilai konstitusional. “Kontribusi perguruan tinggi tidak berhenti di ruang kelas, melainkan hadir dalam perumusan arah penyelenggaraan negara demi pemerintahan yang profesional, transparan, dan berkeadilan,” pungkasnya.Pada kesempataan ini pula para Dosen muda Dr. Vallencia Nanda P., S.H., M.H.dan Fathul hamdani SH. MH ikut dalam diskusi pada Panel Internasional mempresentasikan artikel mereka yang bertajuk "Prinsip Meaningful Participation Dalam Pengesahan Perjanjian Internasional: Komparasi Berbagai Negara". (Agbar/Vieta)